Oleh | 28 February 2013 | 20:55


Kabar baik untuk guru kontrak Konawe Selatan, yang selama ini terdengar kabar bahwa ada pembatalan guru kontrak. berikut informasi terbaru dari Kendari POS.

Nasib 680 guru kontrak hasil seleksi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Konawe Selatan pada Januari 2012 akhirnya mendapat titik terang. Ketegasan itu setelah Diknas, BKD dan DPRD melakukan konsultasi di Kementrian Dalam Negeri.
Dari hasil konsultasi tersebut, guru kontrak sebanyak 680 yang diseleksi dapat dilanjutkan. Kementrian Dalam Negeri melalui Biro Kepegawaian menyetujui, jika GTT yang diangkat menjadi Guru Kontrak dapat dilanjutkan, dengan catatan tidak membebankan pusat, terkait penganggarannya.

“Alhamdulillah, saya bersama anggota DPRD Konsel dari Komisi III Abdul Malik Silondae, dari BKD Konsel yang diwakili Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi PNS Haenisman, Kasubag Kepegawaian Dikmudora Halilintar S.Pd telah berkonsultasi di Depdagri dan diterima oleh Kepala Biro Kepegawaian Depdagri Drs Soedjito, M.Si. Hasil Konsultasi itu beliau menegaskan dapat melanjutkan atas seleksi yang telah dilaksanakan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Konsel Burahim, S.Pd, M.Pd, kemarin.

Menurutnya, konsultasi di Kemendagri itu terkait Surat Edaran Mendagri Gamawan Fauzi Nomor 814.1/169/SJ perihal penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer. Dalam konsultasi itu dijelaskan bahwa pengangkatan GTT menjadi Guru Kontrak Daerah itu dilaksanakan sebelum keluarnya SE Mendagri pada 10 Januari 2013.

Selain itu, pengangkatan GTT menjadi Guru Kontrak daerah telah disiapkan kuota sebanyak 680 dan telah dianggarakan melalui APBD tahun 2012.

“Alasan kekurangan Guru yang mencapai 1000-an itulah yang menjadi dasar pemerintah daerah dan DPRD untuk mengangkat Guru Kontrak Daerah. Oleh Kepala Biro juga menegaskan bahwa, yang penting daerah dapat bertanggungjawab atas penganggaran penggajiannya dapat dilanjutkan,” terangnya.

Mantan Kepala Bidang Pemudan dan Olahraga itu menambahkan, pengangkatan GTT menjadi Guru Kontrak sudah dilaksanakan, terus bagaimana nasib seribuan guru, jika ini dibatalkan dan bagaimana anggaran di APBD. Dikwatirkan ini akan menjadi gejolak akan nasib Guru Kontrak Daerah, kalau tidak ada kepastian.

“Dilanjut atau dibatalkan hasil seleksi yang dilaksanakan bulan januari lalu. Dan syukur Alahamdulillah Kementrian Dalam Negeri tidak mempersoalkan, dan Dikmudora tinggal melanjutkan teknis pelaksanaannya,” tandasnya.

Sementara anggota Komisi III DPRD Konawe Selatan Abdul Malik Silondae mengaku, jika telah melakukan konsultasi di Depdagri, terkait nasib 680 Guru Kontrak yang diangkat melalui selksi GTT menjadi Guru Kontrak. “Pada dasarnya Kementrian Dalam Negeri Melalui Biro Kepegawaian tidak mempersoalkan perihal penegasan Mendagri. Daerah dapat mengangkat Guru yang sudah terlanjur dilaksanakan, termasuk anggaran penggajiannya sudah ada di APBD,” katanya.

Politisi PDIP itu mengaku, plong dengan jawaban Kepala Biro Kepegawaian Mendagri Drs Soedjito, M.Si, bahwa jika itu tidak dilanjutkan, maka gejolak akan muncul. Apalagi yang diangkat mencapai 1000-an Guru. Pengangkatan GTT menjadi Guru Kontrak pada tahun 2012 sebanyak 320 dan pada 2013 sebanyak 680. “Pak Kepala Biro hanya mengingatkan, bila pengangkatan guru kontrak atau sebagainya itu jangan membenbankan di pusat,” tukasnya.(era/KP)

Leave a Reply


Copyright © 2012 Fabseries themes - Theme previews.